Polemik Kenaikan BBM


Gambar

Jakarta – Rencana Pemerintah dibawah naungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai hanya menyebabkan kegaduhan. Terlebih kegaduhan ini ditenggarai lantaran salah satu partai pendukung pemerintah yang di Sekretariat Gabungan (Setgab) yakni PKS menolak rencana kenaikan tersebut.

Demikian diungkapkan Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo melalui pesan singkat, Minggu (16/06/2013). Menurut Bambang, hal itu sangat memprihatinkan. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga BBM dipersepsikan sebagai wewenang partai anggota koalisi pendukung pemerintah. Seakan-akan, sambung Bambang, kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah.

“Di ruang publik, isunya sudah keluar dari konteks, bahkan melebar hingga ke persoalan porsi menteri di kabinet (asal PKS),” ungkap Bambang.

Diungkapkan Bambang, cara pemerintah mengelola isu tentang rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi benar-benar tidak produktif dan tidak edukatif.

“Karena mengaburkan hakikat wewenang pemerintah,” tegasnya.

Padahal, lanjut Bambang, sebenarnya pemerintah tak perlu mencemaskan perbedaan sikap di antara partai pendukung pemerintah. Sebab, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi merupakan wewenang dari pemerintah. Jadi kenaikan BBM bersubsidi itu bukan menjadi wewenang partai-partai politik pendukung pemerintah yang di Setgab.

“Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi,” tegas Bambang.

Polemik yang terjadi di Setgab itu, kata Bambang, justru membuat isu rencana kenaikan harga BBM itu menjadi bias. Apalagi, pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.

“Padahal, jelas bahwa menaikan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan,” bebernya.

Terlebih, hal itu sudah diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.

“Pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini muncul kesan penetapan harga BBM bersubsidi menjadi bertele-tele. Sebab, pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR atas proposal Dana Kompensasi.

“DPR sudah membahas proposal ini, dan mayoritas sudah mengisyaratkan persetujuan,” tandasnya.

 

Oleh : Al Hudri Albantani

About Al Hudri, S.Pd.I

I'm a Teacher

Posted on 16 Juni 2013, in Berita Populer. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Silakan Berkomentar dengan Facebook/Twitter/Wordpress/Google+

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: