LEGALISASI ABORSI PASTI MENIMBULKAN KONTROVERSI


unduhan

Jakarta, HanTer – Rencana pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memicu protes dari berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi. Kendati begitu, tak sedikit pula yang mendukung PP tersebut.

“Aborsi sama saja dengan menghilangkan hak hidup seseorang. Alasan pelaku adalah korban pemerkosaan, tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz menjawab Harian Terbit, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, PP ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan atau berpura-pura sebagai korban pemerkosaan. “Karena itu, legalisasi aborsi bagi wanita korban pemerkosaan kurang tepat,” ujarnya.

Berbeda pendapat, anggota Komisi IX DPR, Prof. dr. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K), mengatakan aborsi diperbolehkan apabila ada indikasi medis berdasarkan rekomendasi oleh para ahli kesehatan, psikolog dan agama. Sebab, apabila kehamilan itu dapat menyebabkan kematian dan mengancam kesehatan ibu dan anak di dalam kandungannya maka diperbolehkan.

“Kalau hamil biasa tidak boleh, harus ada keterangan dari para ahli. Tetapi ini tidak diartikan pemerintah melegalkan aborsi, dan ini tidak sembarangan ada ketentuan-ketentuannya termasuk untuk korban pemerkosaan dan gangguan kesehatan ibu dan anak,” kata Prof. Mahyuddin.

Dia menyarankan, peraturan teknis sebagai pengimplementasian PP Kespro tersebut harus diatur lebih detail lagi mengenai syarat-syarat aborsi, bisa melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Keputusan Menkes atau lainnya.”Itu (aborsi bagi kekerasan seksual) dipertegas lagi oleh Permenkes soal syaratnya,” tegasnya.

Saat dimintai konfirmasi terkait PP tersebut, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Ali Ghufron Mukti, enggan memberi berkomentar. Dia beralasan, komentarnya nanti dikhawatirkan menjadi permasalahan. “Nanti jadi polemik. Tunggu saja penjelasan resmi dari Kemenkes dalam waktu dekat yang akan disampaikan Ibu Menteri Kesehatan (Menkes),” singkat Wamenkes.

Sementara itu, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Julianto Witjaksono, mengatakan, PP 61 ini sudah mengakomodir seluruh unsur termasuk unsur agama yang tidak memperbolehkan seseorang melakukan aborsi. Namun, dari unsur kemanusian serta kesehatan secara medis, jika seseorang terancam keberlangsungan hidupnya, maka dia harus diselamatkan.

Julianto meluruskan penilaian yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah mengeluarkan PP tersebut bukan untuk melegalkan aborsi di Indonesia. Melainkan, dilakukannya aborsi pada korban kekerasan seksual itu harus dibuktikan atas rekomendasi dari tenaga kesehatan, agama, psikolog. Pihak korban, terlebih dahulu harus melaporkan langsung kepada pihak berwenang apabila mengalami kekerasan seksual.

“Itu (PP Kespro) nantinya dibuatkan pedoman teknisnya, seperti prosedurnya seperti apa dan itu nanti ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) atau Keputusan Menteri Kesehatan dan atau peraturan teknis lainnya,” ujarnya.

Dia menilai, PP ini hanya berisi pandangan atau pedoman secara umum saja yang belum diterapkan  apabila belum terdapat petunjuk teknis. “Ini (PP) pedoman umum saja yang seolah-olah aborsi dilegalkan. Padahal untuk melaksanakan aborsi itu, nantinya akan dibentuk tim khusus misalnya untuk memperjelaskan PP aborsi itu,” jelasnya.

Dia menuturkan, dalam peraturan teknis pengimplementasian PP itu, nantinya bisa saja memasukan bahwa pemerintah menunjuk RS tertentu yang diperbolehkan melakukan aborsi pada korban pemerkosaan. Seperti di Australia, contohnya, hanya ada satu RS yang diperbolehkan melakukan aborsi. “Itu harus ada kontrol, tidak bisa sembarangan. Hamil itu memang hak perempuan, tapi melakukan aborsi dengan menghilangkan nyawa, itu tidak boleh,” tegasnya.

Peneliti Senior Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat  Universitas Indonesia (FKM UI), Dr. Budi Hartono, SE, MARS, mengatakan terdapat banyak pertimbangan untuk mengimplementasian PP tersebut. Pertama adalah aspek kemanusiaan. “Artinya secara hukum, korban kekerasan seksual harus diayomi dan didampingi untuk menanggung derita yang dialaminya. Itu harus dipikirikan karena kemanusian ini juga berhubungan dengan sosial juga,” kata Dr. Budi.

Kedua, dari aspek kesehatan. Dia menjelaskan, dari segi usia apabila dilakukan aborsi pada perempuan yang usianya terlalu muda, maka hal itu dapat juga menyebabkan kematian yang juga berhubungan dengan aspek pertama dari unsur kemanusiaan. Ketiga, aspek agama yang tentunya di Indonesia akan menimbuhkan masalah karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama.

Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo, mengatakan, dari aspek etika kedokteran, tidak ada yang dilanggar dalam ketentuan PP tersebut. Alasannya, kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

“Aborsi pada korban perkosaan sangat tergantung dari kondisi kejiwaan korban. Selain itu aborsi tidak boleh dilakukan setelah janin berusia 40. hari,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada 21 Juli 2014 lalu. Dalam PP tersebut, dilegalkan aborsi bagi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.

“Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir,” bunyi Pasal 31 ayat (2) PP ini.

merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan.

Iklan

About Al Hudri, S.Pd.I

I'm a Teacher

Posted on 18 Agustus 2014, in Berita Populer. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Silakan Berkomentar dengan Facebook/Twitter/Wordpress/Google+

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: